CABANGBUNGIN – Netralitas penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jayabakti, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, mulai dipertanyakan setelah beredar sebuah foto yang diduga memperlihatkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 11 berinisial A berada di kediaman salah satu kandidat calon kepala desa nomor urut 1.
Foto tersebut menjadi perhatian masyarakat lantaran sosok yang disebut sebagai Ketua KPPS itu merupakan bagian dari perangkat yang memiliki posisi penting dalam proses pemungutan suara. Jika benar terdapat aktivitas yang menunjukkan dukungan kepada salah satu calon, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap independensi penyelenggara.
Namun demikian, keberadaan A di kediaman rumah calon harus dipaparkan ke publik. Konteks pertemuan, waktu, tujuan kehadiran, serta aktivitas yang dilakukan perlu diklarifikasi secara terbuka agar persoalan tidak berhenti pada asumsi atau persepsi publik.
Media kemudian meminta penjelasan kepada Ketua Panitia Pilkades Jayabakti, Parno, mengenai beredarnya foto tersebut sekaligus mempertanyakan langkah panitia menyikapi dugaan ketidaknetralan Ketua KPPS.
Alih-alih memberikan penjelasan langsung, Parno menjawab, “Silakan menghubungi Ustad Jejen.”
Jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Mengapa persoalan yang berkaitan dengan netralitas KPPS tidak dijelaskan langsung oleh Ketua Panitia Pilkades? Jika memang tidak ada persoalan, semestinya panitia dapat memberikan klarifikasi berdasarkan fakta, bukan sekadar mengarahkan media kepada pihak lain.
Apalagi, Pemerintah Kabupaten Bekasi secara terbuka telah menekankan pentingnya netralitas dalam Pilkades Serentak 2026. Pemkab menyebut seluruh panitia penyelenggara harus menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilihan.
Bahkan, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa panitia, BPD maupun camat dapat melaporkan apabila menemukan penyelenggara yang memihak atau tidak netral.
Secara prinsip, penyelenggaraan Pilkades harus menjamin proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Regulasi Kabupaten Bekasi juga menempatkan netralitas sebagai kewajiban panitia pemilihan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2006, misalnya, disebutkan bahwa panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.
Karena itu, dugaan tersebut tidak semestinya dijawab dengan “lempar bola” dari satu pihak kepada pihak lainnya. Justru panitia perlu memastikan persoalan tersebut melalui klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif.
Pertanyaan publik kini sederhana: benarkah Ketua KPPS berinisial A berada di kediaman calon nomor 1? Dalam kapasitas apa? Apakah terdapat bentuk dukungan terhadap calon tersebut? Dan apakah Panitia Pilkades Jayabakti telah memeriksa dugaan tersebut?
Jika tidak, jelaskan kepada publik nama yang bersangkutan secara terang benderang. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya keberpihakan, panitia harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, demokrasi desa bukan sekadar mencoblos dan menghitung suara. Demokrasi juga tentang memastikan tangan yang mengelola suara rakyat benar-benar bersih dari keberpihakan.
Jangan sampai kotak suara terlihat netral, tetapi orang yang menjaganya justru dipertanyakan keberpihakannya. Publik berhak mendapatkan Pilkades yang LUBER JURDIL, bukan demokrasi yang meninggalkan tanda tanya sebelum hari pencoblosan. (Red/BHI)
