Miris Banyak Oknum Kades Terjerat Kasus Tipikor, Gunawan Sniper Angkat Bicara

Cikarang Timur||bekasihariini.com

Dengan beredaranya poto penangkapan salah satu Kepala Desa di kabupaten Bekasi, oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang viral diberbagai grup Whatsapp, mendapat perhatian publik dan masyarakat Bekasi.

Ketua Umum LSM Sniper Indonesia yang juga Pengamat Kebijakan Publik Gunawan yang getol mengamati kebjiakan pemeritahan dikabupaten Bekasi sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang dikepalai oleh Ricky Setiawan Annas

Menurut Gunawan Kejari Kabupaten Bekasi sudah melakukan kinerja dengan baik dan serius menindak dalam perbuatan tindak pidana korupsi oknum oknum pejabat pemerintah khususnya dalam pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Bekasi ucap Gunawan Ketua Umum Sniper Indonesia, yang akrab disapa Mbah Geon.

Miris Banyak Oknum Kades Terjerat Kasus Tipikor, Gunawan Sniper Angkat Bicara

Dikatakan Mbah Goen “Siapapun orangnya kalau berani-berani selingkuh dalam persoalan yang berkaitan tanah akan menanggung akibatnya yang pedih (hukuman alam), seperti hukum karma yang pasti berlaku, ujarnya.

“Sebab tanah itu indungnya (inang) bumi dan semua mahluk bisa hidup ditanah dan manusia diciptakan dari tanah, tutur mbah Goen, Sabtu 09/09/2022.

Namun dari banyak kasus yang menjerat Kepala Desa di Kabupaten bekasi terkait atas permasalahan tanah tidak bisa dilepaskan begitu saja dari permasalahan lain yaitu permasalahan pendapatan. Sebab untuk mengejar pendapatan/pemasukan (materi) bagi Kepala Desa dan perangkatnya yang masih minim dengan mengandalkan dari honor yang selama ini didapat dari ADD, itu yang pertama.

“Kedua, Sambung Mbah Goen mengatakan, Kepala Desa itu dihasilkan dari sebuah proses politik yang memakan biaya anggaran tidak sedikit bahkan bisa mencapai milyaran di pilkades yang berasal dari kantong pribadinya, tukasnya.

“Kedua faktor inilah yang memicu bagi Kepala Desa menjadi gelap mata, melakukan kebijakan diluar batas ketentuan dan aturan demi memenuhi pendapatan dan atau untuk mengembalikan biaya anggaran yang telah dikeluarkan saat pilkades karena (kost politik).

“Oleh karena itu, dipandang perlu bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk memikirkan upaya atau solusi agar kepala desa bisa fokus dan konsentrasi bekerja dalam melayani masyarakat, yang tentunya untuk gaji dan tunjangan kepala desa beserta perangkat di pemerintahan desa harus dilakukan perbaikan dan pembenahan atau dengan kata lain harus ada Remunerasi, imbuh Ketua Umum LSM Sniper Indonesia.

“Semoga Kabupaten Bekasi bersih dari mafia tanah. Dan itu dapat terwujud selama aparatur birokrasi di pemerintahan sunguh-sungguh dalam melaksanakan Good Governance harap Mbah Goen menutup stetmentnya. (SS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *