TAMBELANG – Proyek rehabilitasi Jembatan Sasak Goban pada ruas Jalan Balong Asem–Tambelang, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Pekerjaan yang menelan dana APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp465.551.821 itu diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan pantauan media di lokasi pada Jumat (13/11/2026), terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi terkait pelaksanaan pekerjaan, khususnya mengenai kesesuaian spesifikasi teknis dan penerapan standar keselamatan konstruksi.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, ketika ditanya apakah dirinya pernah melihat atau memegang dokumen RAB sebagai acuan pekerjaan, pekerja tersebut mengaku tidak pernah.
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pekerja menyimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai RAB. Sebab, kesesuaian pekerjaan semestinya dapat dibuktikan melalui dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta hasil pengawasan di lapangan, bukan sekadar pernyataan tanpa dukungan dokumen.
Ironisnya, saat media hendak meminta penjelasan lebih lanjut, pekerja menyebut pemborong dan konsultan pengawas sedang tidak berada di lokasi.
Upaya konfirmasi kemudian dilakukan kepada pihak pemborong melalui pesan WhatsApp pada Jumat (13/11/2026). Namun, belum ada penjelasan substantif mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun penerapan K3. Pihak pemborong hanya menjawab, “Saya sedang di luar, Bang.”
Padahal, proyek konstruksi yang menggunakan uang rakyat bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan. Kualitas bangunan, kesesuaian volume dan spesifikasi, serta keselamatan para pekerja merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
Dari aspek regulasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk aspek keselamatan konstruksi. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang mewajibkan penerapan sistem keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan perlindungan tenaga kerja dari potensi bahaya dan kecelakaan di tempat kerja.
Terkait pengadaan pekerjaan, pelaksanaan proyek juga harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Artinya, penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Adapun proyek rehabilitasi Jembatan Sasak Gobab tersebut tercatat menggunakan Nomor SPK 000.3.3/518-SPK/PJT-DSDABMBK/2026, dengan masa pelaksanaan 80 hari kalender, terhitung sejak 9 Oktober hingga 27 Desember 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Cahaya Nusantara dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026.
Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp465 juta, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi selaku instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan teknis secara langsung. Mulai dari kesesuaian volume, mutu material, metode pelaksanaan, hingga penerapan K3 dan kelengkapan dokumen keselamatan konstruksi.
Jangan sampai proyek yang seharusnya menghasilkan infrastruktur berkualitas justru menyisakan persoalan mutu pekerjaan dan keselamatan tenaga kerja. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang sesuai kontrak, bukan sekadar klaim bahwa semuanya telah sesuai RAB.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada CV Cahaya Nusantara, konsultan pengawas, maupun Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik. (red/BHI)
