BEKASI – Dugaan praktik pungutan dalam pengadaan seragam sekolah di SMKN 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Sejumlah wali murid kelas X mengeluhkan biaya pengadaan seragam yang mencapai Rp860.000 per siswa. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, mekanisme pengadaan, hingga dugaan keterlibatan pihak sekolah.
Berdasarkan hasil penelusuran media kepada sejumlah wali murid, terdapat empat jenis seragam yang ditawarkan, yakni pakaian dinas harian (PDH) Rp300.000, wearpack Rp180.000, batik Rp180.000, dan pakaian olahraga Rp200.000. Jika dijumlahkan, total biaya yang dibebankan mencapai Rp860.000 per siswa.
Dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 680 orang, nilai pengadaan tersebut berpotensi mencapai Rp584,8 juta apabila seluruh siswa membeli paket seragam tersebut. Angka ini tentu perlu mendapat penjelasan terbuka, terutama mengenai dasar penetapan harga, mekanisme pemesanan, serta status kewajiban pembeliannya.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa pemesanan seragam dilakukan melalui koperasi yang disebut bukan milik sekolah, sementara pengelolanya merupakan seorang guru di SMKN 1 Cikarang Utara.
“Saya keberatan dengan harga seragam, mahal banget, Bang,” ungkap salah seorang wali murid kepada media.
Wali murid tersebut juga mengaku tidak mendapatkan ruang untuk mempertanyakan persoalan pengadaan seragam melalui komite sekolah. Menurut keterangannya, ketika hendak meminta penjelasan kepada komite, wali kelas justru menyampaikan bahwa komite tidak perlu dilibatkan. Wali kelas disebut hanya menjalankan perintah kepala sekolah. Selain itu, wali murid mengaku tidak pernah diundang dalam rapat terlebih dahulu untuk membahas pengadaan seragam tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: atas dasar apa pengadaan seragam diarahkan melalui koperasi yang dikelola guru, sementara wali murid mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan?
Secara regulasi, Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010 melarang pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 mengatur bahwa pengadaan pakaian seragam menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid dan tidak boleh menjadi alasan untuk mewajibkan pembelian seragam baru.
Upaya konfirmasi telah dilakukan media kepada Kepala SMKN 1 Cikarang Utara, Delila Sandra, S.Pd., M.Pd. melalui WhatsApp pada Minggu (8/11/2026), namun belum mendapatkan jawaban.
Pada Selasa (10/11/2026), media kembali mendatangi sekolah untuk meminta keterangan secara langsung. Namun, berdasarkan informasi petugas security, kepala sekolah sedang tidak berada di tempat.
Tidak lama kemudian, Ibu Delila Sandra menghubungi media melalui pesan pribadi WhatsApp. Ia mengatakan sedang mengikuti rapat dan menjanjikan akan memberikan waktu klarifikasi pada pekan berikutnya lantaran masih banyak kegiatan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan substantif dari pihak sekolah mengenai dasar penetapan harga, status kewajiban pembelian, mekanisme penunjukan koperasi, maupun dugaan keterlibatan guru dalam pengelolaan pemesanan seragam.
Pihak sekolah diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Sebab, pendidikan semestinya tidak menambah beban ekonomi orang tua melalui mekanisme pengadaan yang tidak transparan.
Transparansi bukan sekadar formalitas. Wali murid berhak mengetahui dasar pengadaan, rincian harga, dan apakah pembelian seragam tersebut benar-benar bersifat sukarela. (red/BHI)
