KABUPATEN BEKASI — Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Bekasi Raya menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) sekaligus konsolidasi organisasi di Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai kecamatan, serta sejumlah pengurus Pospera dari tingkat pusat hingga daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Pospera Mustar Manurung, Ketua Pospera Jawa Barat Tedy Risandi, Ketua Pospera Bekasi Raya Sardi Adi Saputra, serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dr. Ferry Farluhutan Sirait. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, khususnya kalangan akar rumput.
Selain konsolidasi, kegiatan juga diisi sesi dialog dan tanya jawab. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai usulan serta persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Salah satu isu yang mendapat perhatian datang dari kalangan petani di wilayah utara Kabupaten Bekasi, yang berharap persoalan mereka mendapat perhatian dan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan.
Ketua Pospera Jawa Barat, Tedy Risandi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi Pospera di Jawa Barat sebagai persiapan menghadapi dinamika politik nasional dan daerah menjelang Pemilu 2029.
“Ini adalah rangkaian konsolidasi Pospera, khususnya di Jawa Barat. Hari ini dilaksanakan di Cikarang dengan melibatkan dua wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Bekasi. Tujuannya untuk memperkuat basis-basis organisasi sebagai persiapan menuju konsolidasi 2029,” ujar Tedy.
Menurutnya, pembahasan dalam pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan organisasi, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan lokal, mulai dari persoalan masyarakat, dinamika Pilkades, hingga perkembangan konstelasi politik Kabupaten Bekasi, termasuk proses pengisian jabatan Wakil Bupati.
Terkait dinamika pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Tedy berpandangan bahwa sosok yang nantinya mendampingi kepala daerah harus mampu menjadi penengah, menjaga stabilitas pemerintahan, serta memiliki rekam jejak yang baik.
Ia menilai masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, tidak memiliki persoalan hukum yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, serta mampu membangun kepercayaan publik.
“Kalau bisa, Wakil Bupati menjadi penengah. Masyarakat tentu menginginkan pemimpin yang bersih, memiliki kebijakan yang jelas, dan mampu membawa Kabupaten Bekasi kembali ke jalur cita-citanya,” ungkapnya.
Disinggung mengenai ada peluang dirinya masuk dalam bursa calon Wakil Bupati Bekasi, Tedy menyatakan sebagai kader PDI Perjuangan dirinya siap menjalankan penugasan partai apabila mendapatkan kepercayaan.
“Sebagai kader partai, saya mengikuti penugasan dan keputusan partai. Jika memang partai memberikan kepercayaan kepada saya, tentu kita siap, karena yang terpenting adalah kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Tedy juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Menurutnya, keberadaan kawasan industri berskala besar di Kabupaten Bekasi seharusnya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, khususnya dalam membuka kesempatan kerja.
Ia berharap masyarakat Kabupaten Bekasi tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata.
Terkait proses pemilihan Wakil Bupati yang melibatkan unsur partai politik di DPRD, Tedy berharap para pemilik hak suara dapat mengedepankan hati nurani dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menentukan pilihan.
“Harapan saya, gunakan hati nurani dan dengarkan keinginan masyarakat. Kalau memang mau mendengarkan aspirasi rakyat, tentu keputusan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan persoalan normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar (bangli), termasuk keluhan warga yang terdampak pembongkaran rumah serta tuntutan kompensasi.
Menanggapi hal itu, Tedy menyampaikan bahwa berbagai usulan dan keluhan masyarakat akan dibahas lebih lanjut melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bekasi agar dapat dicarikan solusi.
“Usulan-usulan itu akan kami rapatkan di Fraksi PDI Perjuangan. Semoga bisa memberikan solusi atas semua persoalan ini,” pungkasnya.
Melalui kegiatan kopdar tersebut, Pospera Bekasi Raya diharapkan tidak hanya memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi agenda politik mendatang, tetapi juga mampu menjadi ruang perjuangan dan penyalur aspirasi masyarakat, khususnya kelompok akar rumput yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah. (Red/DYT)
