Di negeri dengan ratusan ribu peraturan yang terus berubah, kecepatan AI bisa menjadi jebakan. Sebuah perusahaan rintisan hukum memilih membangun mesin yang lebih lambat bicara, tetapi lebih jujur.
BEKASI — Bayangkan seorang advokat menyerahkan gugatan yang disusun berminggu-minggu. Argumennya rapi, rujukannya lengkap. Lalu di persidangan, pihak lawan menunjukkan bahwa salah satu pasal yang dikutip sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Satu kutipan, dan seluruh bangunan argumen ikut goyah.
Skenario itu bukan hal baru di dunia hukum Indonesia. Yang baru adalah sumber kesalahannya. AI umum kini menjadi alat kerja sehari-hari di kantor hukum, kampus, dan bagian legal perusahaan. Ia menjawab dalam hitungan detik dengan bahasa yang meyakinkan. Masalahnya, ia juga bisa mengutip pasal yang tidak pernah ada, dengan nada yang sama yakinnya.
Hukum Indonesia tidak berhenti di undang-undang
Tantangan ini terasa lebih berat di Indonesia. Aturan tidak hanya datang dari undang-undang, tetapi juga dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan lembaga, hingga peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Satu persoalan sederhana bisa menyentuh beberapa lapis aturan sekaligus, dan setiap lapis bisa berubah sewaktu-waktu.
Gambaran besarnya terlihat dari Pustaka JagaHukum, platform riset hukum yang baru diluncurkan PT Sarana Keadilan Nasional. Dari 435.225 peraturan yang terindeks di sana, kelompok terbesar justru peraturan bupati dengan 156.246 naskah, disusul peraturan daerah sebanyak 72.278. Lapisan inilah yang paling jarang dibaca dengan benar oleh AI umum.
Mesin yang membaca sebelum bicara
JagaHukum dibangun di atas satu aturan: tidak ada jawaban tanpa pasal. Sistem mencari pasal di kumpulan peraturan resmi, memeriksa apakah pasal itu masih berlaku, sudah diubah, dicabut, atau dibatalkan, lalu baru menyusun jawaban dengan sumber di setiap pernyataan.
Yang paling tidak lazim adalah sikapnya ketika gagal. Bila dasar hukumnya tidak ditemukan, sistem dirancang untuk mengatakannya terus terang, bukan mengisi kekosongan dengan tebakan.
“Satu pasal yang ternyata sudah dicabut, satu nomor yang keliru, cukup untuk meruntuhkan argumen yang disusun berminggu-minggu,” kata Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., Direktur PT Sarana Keadilan Nasional. “Cepat itu penting. Benar itu wajib.”
Kepercayaan sebagai produk
Di industri legal tech, pertanyaan soal kerahasiaan sering lebih menentukan daripada pertanyaan soal fitur. Perusahaan ini menjawabnya dengan kepatuhan. Kurang dari lima bulan sejak akta pendiriannya pada 30 April 2026, PT Sarana Keadilan Nasional telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Kementerian Komunikasi dan Digital dan wajib melaporkan pengelolaan data setiap tahun.
Komitmen soal data juga dinyatakan terbuka. Berkas perkara hanya terlihat oleh pemiliknya dan anggota yang diberi izin. Data perkara tidak dipakai untuk melatih model AI mana pun. Akses dari luar Indonesia ditahan kecuali dibuka tertulis atas permintaan mitra.
Perusahaan bahkan membatasi klaimnya sendiri. “JagaHukum adalah alat bantu riset dan penyusunan dokumen, bukan pengganti nasihat hukum,” kata Ade Purnama, S.H., M.H., advokat senior yang terlibat dalam pengembangan. “Kepercayaan dibangun dari kejujuran tentang batas.”
Ujian yang sesungguhnya
JagaHukum dirancang bersama advokat, akademisi hukum, dan notaris, dan menyasar kantor hukum, bagian hukum perusahaan, kampus, hingga instansi pemerintah. Namun para pendirinya tidak meminta calon pengguna untuk langsung percaya.
Mereka menawarkan hal yang jarang ditawarkan perusahaan teknologi: bukan demonstrasi dengan contoh yang sudah disiapkan, melainkan tiga puluh menit dengan satu perkara nyata yang sedang Anda tangani. Di dunia hukum, mungkin hanya itu ujian yang benar-benar berarti.
JagaHukum dapat dicoba melalui jagahukum.com
