BEKASI — Peresmian 15 proyek pembangunan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bekasi pada 2026 menuai sorotan. Salah satu yang dipersoalkan adalah dimasukkannya Bendungan BSH 0 sebagai bagian dari capaian pembangunan pada masa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.
Sorotan tersebut disampaikan Kijaga Kali yang mempertanyakan konteks penyebutan proyek tersebut sebagai capaian pemerintahan Plt Bupati. Pasalnya, berdasarkan kronologi yang disampaikan, proyek Bendungan BSH 0 telah direncanakan sejak 2024 dan pelaksanaan pekerjaannya berlangsung pada 2025.
Proyek tersebut disebut memiliki nilai kontrak Rp67.912.868.086 dengan pelaksana PT Lestari Nauli Jaya. Sementara itu, Plt Bupati Bekasi baru mulai menjabat pada 20 Desember 2025.
Perbedaan waktu tersebut dinilai perlu dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi bahwa seluruh proses pembangunan Bendungan BSH 0 merupakan hasil pemerintahan yang baru berjalan.
“Kalau proyek sudah direncanakan sejak 2024 dan pekerjaannya dilaksanakan pada 2025, sementara Plt baru menjabat 20 Desember 2025, maka publik perlu mendapatkan penjelasan apakah proyek tersebut benar-benar dapat disebut sebagai capaian pemerintahan Plt,” ujar Kijaga Kali.
Bendungan BSH 0 Melibatkan BBWSC dan Pemkab Bekasi
Selain persoalan waktu, pembangunan Bendungan BSH 0 juga disebut merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC).
Dalam prosesnya, penyusunan Detail Engineering Design (DED) Bendungan BSH 0 disebut dilakukan oleh BBWSC, sedangkan biaya pembangunannya ditanggung Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BBWSC.
Kijaga Kali menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perbedaan antara proses perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan peresmian sebuah proyek.
“Jangan sampai karena peresmian dilakukan pada masa Plt Bupati, kemudian seluruh proses pembangunan dianggap sebagai hasil pemerintahan yang sedang berjalan. Ada proses panjang sebelumnya, termasuk perencanaan, penyusunan DED dan pelaksanaan pekerjaan,” katanya.
Menurut dia, apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi hendak menyampaikan 15 proyek tersebut sebagai capaian pembangunan, informasi yang disampaikan kepada publik semestinya dilengkapi dengan riwayat masing-masing proyek.
Informasi tersebut antara lain mencakup tahun perencanaan, sumber anggaran, pihak yang terlibat dalam pembangunan, penyusun DED, tahun pelaksanaan, nilai kontrak, hingga waktu penyelesaian pekerjaan.
“Transparansi mengenai kronologi proyek penting agar masyarakat dapat mengetahui secara utuh siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, kapan anggaran digunakan, dan kapan proyek tersebut selesai,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang meresmikan proyek, melainkan bagaimana pemerintah menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara proporsional dan tidak menimbulkan kesan yang menyesatkan.
Publik pun dinilai berhak mengetahui sejarah pembangunan setiap proyek yang kemudian diklaim sebagai bagian dari capaian pemerintah daerah, termasuk Bendungan BSH 0.
Dengan keterbukaan data tersebut, masyarakat dapat membedakan antara proyek yang memang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintahan yang sedang menjabat dengan proyek yang prosesnya telah dimulai pada periode pemerintahan sebelumnya. (Red-BHI)
