- Advertisement -spot_img
Sabtu, November 21, 2026
BerandaBeritaProyek Siluman di Sukaasih, Kecamatan Sukatani! Papan Informasi Nihil, Spesifikasi dan Penerapan...

Proyek Siluman di Sukaasih, Kecamatan Sukatani! Papan Informasi Nihil, Spesifikasi dan Penerapan K3 Diduga Diabaikan

- Advertisement -spot_img

KABUPATEN BEKASI – Pekerjaan proyek pembangunan leningan di Kampung Baru RT 003/RW 005, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menuai tanda tanya. Pasalnya, proyek yang tengah dikerjakan tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara terbuka identitas pelaksana, nilai pekerjaan, sumber anggaran, maupun waktu pelaksanaan proyek.

Saat mendatangi lokasi pada Sabtu (21/11/2026), awak media menemukan pekerjaan leningan yang secara kasatmata perlu mendapat perhatian, terutama terkait keterbukaan informasi, kesesuaian spesifikasi teknis, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Berdasarkan informasi dan pengamatan awal di lapangan, pekerjaan tersebut memiliki ukuran tinggi sekitar 60 sentimeter dan lebar 40 sentimeter. Material batu belah yang digunakan disebut sebanyak dua truk, sementara terdapat keterangan panjang pekerjaan sekitar 185 sentimeter. Namun, ukuran dan volume tersebut masih memerlukan pengukuran teknis serta pencocokan dengan dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Baca Juga  Kapolsek Babelan Pererat Kedekatan dengan Warga melalui Program Jum'at Berkah

Ketiadaan papan informasi bukan persoalan sepele. Dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, dari mana sumber anggarannya, serta berapa lama pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Di sisi lain, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan penerapan K3 juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif belaka. Kualitas konstruksi menyangkut daya tahan bangunan dan keselamatan masyarakat yang nantinya menggunakan atau berada di sekitar hasil pekerjaan tersebut.

Salah seorang warga setempat berinisial N berharap pekerjaan itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dikerjakan asal jadi.

Baca Juga  GOKAR Dukung Aksi Donor Darah di Griya Mas Lestari Karawang

“Kami berharap proyek ini dikerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan asal-asalan, karena hasil pekerjaannya nanti juga akan dirasakan masyarakat,” harapnya.

Secara regulasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Terkait keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi ketentuan yang harus diperhatikan sesuai karakteristik dan ketentuan yang berlaku pada pekerjaan tersebut.

Baca Juga  Kerugian Diklaim Tembus Rp300 Juta, Pelapor Kasus Dugaan Penipuan Bidan NA Berharap Ada Titik Terang

Sementara itu, apabila pekerjaan bersumber dari keuangan negara atau daerah, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila pekerjaan tersebut termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya.

Kini, pihak pemerintah desa maupun instansi teknis terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana kegiatan, spesifikasi teknis, serta pengawasan proyek tersebut.

Jangan sampai pembangunan yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan tanda tanya akibat minimnya keterbukaan dan lemahnya pengawasan. Sebab, proyek publik bukan sekadar pekerjaan fisik yang harus selesai, melainkan tanggung jawab yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (red/BHI)

- Advertisement -spot_img

Tag Populer

spot_img

Berita Lainnya

- Advertisement -spot_img
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Berita Teratas

Peristiwa

- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!