- Advertisement -spot_img
Sabtu, November 21, 2026
BerandaBeritaDIDUGA TAK SENANG DIBERITAKAN, OKNUM KEPALA DINAS TANTANG WARTAWAN, STAF DISEBUT GEBRAK...

DIDUGA TAK SENANG DIBERITAKAN, OKNUM KEPALA DINAS TANTANG WARTAWAN, STAF DISEBUT GEBRAK MEJA DI KANTOR DINAS

- Advertisement -spot_img

PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN — Dugaan perilaku tidak profesional seorang oknum kepala dinas terhadap insan pers menjadi sorotan. Seorang wartawan berinisial SN mengaku mengalami perlakuan yang dinilainya intimidatif, mulai dari dugaan tantangan secara terbuka hingga insiden staf yang disebut memukul meja ketika dirinya datang ke kantor dinas untuk meminta penjelasan.

Peristiwa tersebut bermula ketika SN bertemu dengan kepala dinas yang bersangkutan dalam sebuah acara besar beberapa waktu lalu. Menurut pengakuan SN, dalam pertemuan itu sang pejabat menunjukkan sikap yang dinilainya arogan dan terkesan menantang dirinya di hadapan sejumlah orang.

SN menduga sikap tersebut berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya diterbitkan mengenai kepala dinas maupun instansi yang dipimpinnya. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Tidak ingin persoalan berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan, SN kemudian mengambil inisiatif mendatangi kantor dinas untuk meminta penjelasan sekaligus mengklarifikasi sikap yang sebelumnya dialaminya.

Baca Juga  PrimeBiz Hotel Cikarang Perkuat Eksistensi Kuliner Lewat Prestasi Battle Chef

Akan tetapi, SN mengaku situasi di kantor tersebut justru kembali menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut keterangannya, salah seorang staf kepala dinas sempat memukul meja ketika dirinya berada di dalam kantor.

Tindakan tersebut, apabila benar terjadi, patut menjadi perhatian serius. Sebab, seorang wartawan yang datang untuk meminta klarifikasi semestinya mendapatkan pelayanan dan ruang komunikasi yang profesional, bukan menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan kesan tekanan atau intimidasi.

“Saya datang untuk meminta penjelasan, bukan mencari keributan. Kalau memang ada keberatan terhadap pemberitaan, silakan sampaikan secara resmi. Ada mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang bisa digunakan. Jangan sampai persoalan pemberitaan justru berkembang menjadi persoalan pribadi,” ungkap SN.

KETERBUKAAN PEJABAT PUBLIK DIPERTANYAKAN

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya keterbukaan pejabat publik dalam menghadapi kerja jurnalistik. Pemberitaan yang berisi kritik, evaluasi, maupun sorotan terhadap kinerja pemerintahan merupakan bagian dari fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Pejabat publik tentu memiliki hak untuk menyampaikan keberatan apabila merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Namun, penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi yang profesional, hak jawab, hak koreksi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga  Proyek Siluman di Sukaasih, Kecamatan Sukatani! Papan Informasi Nihil, Spesifikasi dan Penerapan K3 Diduga Diabaikan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan hukum bagi kemerdekaan pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, sedangkan Pasal 5 mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara pemerintah dan insan pers semestinya dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Kantor pemerintahan bukan ruang untuk mempertontonkan ketegangan akibat perbedaan pandangan. Sebaliknya, kantor dinas merupakan institusi pelayanan publik yang wajib menjunjung tinggi etika birokrasi, profesionalitas, dan akuntabilitas.

PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI

Kini, perhatian publik tertuju pada penjelasan kepala dinas yang bersangkutan. Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi, termasuk alasan munculnya dugaan sikap menantang terhadap wartawan serta insiden staf yang disebut memukul meja.

Baca Juga  Operasi Kejahatan Jalanan Polsek Pebayuran, Wujud Komitmen Jaga Kamtibmas

Pihak kepala dinas juga perlu memberikan penjelasan apakah tindakan staf tersebut merupakan respons terhadap kedatangan wartawan atau terdapat peristiwa lain yang melatarbelakanginya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari kepala dinas maupun staf yang bersangkutan belum diperoleh. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

PERS BUKAN MUSUH PEMERINTAH. KRITIK BUKAN ANCAMAN BAGI JABATAN

Wartawan menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, jawab dengan data, argumentasi, dan mekanisme hukum yang tersedia, bukan dengan tindakan emosional.

Sebab, kualitas seorang pejabat publik tidak hanya tercermin dari jabatan yang disandangnya, tetapi juga dari bagaimana ia menyikapi kritik, menghormati kebebasan pers, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Red

- Advertisement -spot_img

Tag Populer

spot_img

Berita Lainnya

- Advertisement -spot_img
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Berita Teratas

Peristiwa

- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!