Bekasihariini.com | SUKAWANGI — Pengerjaan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang dibiayai Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Sejumlah aspek pekerjaan dipertanyakan, mulai dari transparansi informasi proyek, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kondisi tersebut terpantau di lokasi kegiatan pada Sabtu (10/10/2026).
Di lokasi, papan informasi proyek tidak terlihat, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana kegiatan, volume pekerjaan, maupun jangka waktu pengerjaan. Selain itu, pengawas proyek disebut tidak terlihat berada di lokasi pada awal pelaksanaan pekerjaan, sementara aktivitas berlangsung dengan para pekerja di lapangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan efektivitas pengawasan proyek yang menggunakan anggaran publik.
Sorotan juga mengarah pada kualitas pekerjaan, khususnya dugaan ketidaksesuaian campuran adukan pasir dan pemasangan batu sebagai penahan paving block. Jika material, komposisi adukan, atau metode pemasangan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, konstruksi berisiko mengalami kerusakan lebih cepat. Namun, kepastian mengenai kesesuaian mutu dan volume pekerjaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang.
Seorang warga setempat berinisial “A” yang ditemui di sekitaran lokasi proyek menyampaikan harapannya agar pengerjaan jalan usaha tani benar-benar mengutamakan kualitas dan manfaat bagi masyarakat. “Kami berharap jalan ini dikerjakan dengan baik, jangan asal jadi. Ini menggunakan anggaran pemerintah, jadi kualitasnya harus diperhatikan supaya bisa dimanfaatkan petani dalam jangka panjang. Pengawasan juga harus ada, jangan sampai setelah selesai justru cepat rusak,” ujarnya.
Selain mutu konstruksi, aspek K3 turut menjadi perhatian. Para pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja. Jika kondisi tersebut terkonfirmasi, pelaksana proyek perlu segera melakukan evaluasi dan memastikan perlindungan keselamatan pekerja diterapkan sesuai ketentuan. Pengawasan K3 bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting untuk mencegah kecelakaan kerja selama proses pembangunan berlangsung.
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, pengawas teknis, dan pihak pelaksana didorong memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas proyek, spesifikasi material, volume pekerjaan, serta penerapan K3. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan pekerjaan sesuai kontrak dan standar teknis yang ditetapkan.
“Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan petani justru berubah menjadi monumen kelalaian akibat lemahnya pengawasan dan buruknya kualitas pekerjaan. Uang rakyat bukan untuk dihabiskan sekadar mengejar penyelesaian proyek, melainkan harus dipertanggungjawabkan hingga ke mutu hasilnya. Jika ditemukan penyimpangan, jangan berhenti pada teguran administratif—lakukan pemeriksaan menyeluruh dan tindak sesuai ketentuan. Sebab, ketika kualitas dikorbankan dan keselamatan pekerja diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan, melainkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.”
(Red/BHI)
