SUKAWANGI — Proyek rehabilitasi total SDN Sukatenang 03, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, senilai Rp1,946 miliar menjadi sorotan. Dokumentasi lapangan pada Jumat (9/10/2026) memperlihatkan aktivitas pekerja di tengah puing material dan rangka besi tulangan, sementara penggunaan alat pelindung diri (APD) pada sejumlah pekerja tidak terlihat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta efektivitas pengawasan proyek yang dibiayai uang rakyat tersebut.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan dengan nomor kontrak 000.3.3/209/SPP/BN-DCKTR/2026 itu dilaksanakan PT.Tiga Parmahan Silalahi selama 113 hari kalender, terhitung sejak 7 September hingga 28 Desember 2026. Dengan nilai kontrak hampir Rp2 miliar, pelaksanaan pekerjaan semestinya dikawal secara ketat, baik dari sisi keselamatan pekerja, mutu material, maupun kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis. Besarnya anggaran tidak boleh berbanding terbalik dengan lemahnya pengawasan di lapangan.
Sorotan terhadap K3 perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di sisi lain, kualitas besi tulangan, pondasi, dan struktur bangunan harus diverifikasi berdasarkan gambar kerja serta spesifikasi kontrak. Seorang kepala tukang menyebut kedalaman pondasi mencapai 195 sentimeter, dari bagian ceker ayam hingga selubung, serta mengklaim konsultan dari dinas melakukan pengecekan setiap dua hingga tiga hari. Namun, keterangan tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak pengawas dan dinas terkait.
Upaya media meminta keterangan kepada salah seorang petugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi yang mengaku ditugaskan di lapangan belum membuahkan hasil. Petugas tersebut meninggalkan lokasi dengan alasan memiliki kegiatan lain. Sikap ini patut disayangkan karena proyek bernilai miliaran rupiah membutuhkan keterbukaan, bukan komunikasi yang terputus ketika persoalan teknis hendak dikonfirmasi. Dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan kontraktor perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan serta langkah apa yang ditempuh untuk memastikan standar K3 dan mutu konstruksi benar-benar dipenuhi.
Publik berhak mengetahui progres fisik pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal kontrak, serta hasil pengawasan teknis yang dilakukan. Terlebih, proyek berada di lingkungan sekolah yang berkaitan langsung dengan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan pekerja. Penerapan K3 tidak semestinya berhenti pada dokumen administrasi, sebagaimana pengendalian mutu tidak cukup hanya mengandalkan klaim pelaksana. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang harus melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Uang rakyat bukan cek kosong bagi pelaksana proyek. Rehabilitasi sekolah tidak cukup dinilai dari bangunan yang selesai tepat waktu, tetapi juga dari kualitas, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Redaksi meminta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, PPK, konsultan pengawas, serta PT.Tiga Parmahan Silalahi memberikan klarifikasi terbuka mengenai penerapan K3, mutu konstruksi, dan mekanisme pengawasan proyek ini. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Sebab, anggaran Rp1,946 miliar wajib dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang aman, kokoh, dan sesuai kontrak—bukan sekadar laporan administratif di atas kertas. (Red/BHI)
