BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Indonesia Kabupaten Bekasi memberikan catatan kritis terkait rilis capaian realisasi pajak daerah semester pertama tahun 2026 yang menembus angka Rp1,03 Triliun. Meskipun secara angka terlihat fantastis, IWO Indonesia menilai Bapenda Kabupaten Bekasi belum bekerja secara maksimal dan terkesan masih terjebak dalam zona nyaman penyerapan anggaran rutin.
Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi adalah salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Dengan modal wilayah yang begitu strategis, angka Rp1 Triliun seharusnya bisa dicapai lebih cepat dan bahkan jauh lebih besar jika Bapenda mampu menerapkan strategi “Kerja Cerdas” berbasis digitalisasi dan transparansi.
”Kami mengapresiasi kinerja staf di lapangan, namun secara manajerial, Bapenda Kabupaten Bekasi seharusnya tidak cepat berpuas diri dengan angka Rp1,03 Triliun ini. Potensi riil di lapangan jauh lebih raksasa dari itu. Masalahnya, apakah Bapenda sudah bekerja dengan cerdas? Ataukah ini hanya hasil dari pungutan rutin tahunan tanpa ada inovasi berarti?” ujar Karno Jikar dalam keterangan persnya di Cikarang, Minggu (17/05).
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyoroti beberapa sektor pajak yang dinilai masih sangat minim dan tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebagai contoh:- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang hanya menyumbang Rp11,3 Miliar serta PBJT Perhotelan sebesar Rp13,6 Miliar dianggap tidak mencerminkan realitas menjamurnya tempat hiburan dan hotel di kawasan industri.
-
PBJT Parkir yang hanya berada di angka Rp5,5 Miliar dinilai sangat janggal mengingat Kabupaten Bekasi memiliki ratusan pusat perbelanjaan, pasar, dan kawasan komersial dengan volume kendaraan yang padat setiap harinya.
Tiga Tuntutan “Kerja Cerdas” dari IWO Indonesia untuk Bapenda:
1. Digitalisasi Penuh dan Transparansi Sistem Pungutan: Bapenda harus berani menerapkan sistem online tax tracking yang terintegrasi langsung pada setiap kasir (POS) hotel, restoran, dan tempat hiburan untuk menutup celah kebocoran pajak (tax evasion).2. Audit Investigatif Potensi Pajak Lapangan: Melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara riil, terutama pada sektor Pajak Air Tanah dan PBJT Parkir yang selama ini rawan terjadi “permainan” di bawah tangan.3. Keterbukaan Informasi Publik: IWO Indonesia mendesak Bapenda untuk membuka data wajib pajak kategori badan (perusahaan/pemberi kerja) yang menunggak pajak, agar masyarakat ikut mengawasi.
”Rakyat Kabupaten Bekasi sudah patuh membayar pajak, terbukti dari kontribusi PBJT Makanan/Minuman yang mencapai Rp119 Miliar. Sekarang saatnya Bapenda yang bekerja cerdas dan tegas menggenjot pajak dari sektor-sektor korporasi dan pengusaha besar. Jangan sampai pembangunan di Kabupaten Bekasi terhambat,” tegas Karno Jikar menutup pernyataannya. (Red)
