SUKAKARYA | Bekasihariini.com — Senin, 1 Desember 2025. Pekerjaan rehabilitasi saluran drainase di Kampung Ma’ Oben, RT 003 RW 002, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, kini menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan lapangan memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak dijalankan sesuai aturan teknis maupun prinsip transparansi yang diamanatkan perundang-undangan.
Drainase, yang seharusnya berfungsi sebagai sistem pengaliran air permukaan untuk mencegah banjir, justru menuai tanda tanya besar dari warga sekitar. Benang kusut ini makin mencuat setelah tim Bekasihariini.com melakukan penelusuran lapangan pada Sabtu, 29 November 2025, dan menemukan beberapa kejanggalan mencolok.
Papan Informasi Proyek Diduga Tidak Dipasang
Temuan pertama adalah ketiadaan Papan Informasi Proyek (PIP). Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap kegiatan pembangunan wajib memasang PIP sebagai bentuk transparansi anggaran, volume, serta sumber dana.
Namun di lokasi pekerjaan, papan tersebut tak terlihat.
“Menurut saya, kegiatan ini tidak transparan. Tidak ada papan kegiatan, jadi warga tidak tahu dana dari mana, volumenya berapa, dan siapa pelaksananya,” ujar seorang warga Sukakarya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pekerja Diduga Tak Dibekali APD, Indikasi Langgar K3
Kejanggalan berikutnya, para pekerja tampak tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan standar minimal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Jika benar, hal ini bertentangan dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.
Minimnya pengawasan dari instansi terkait diduga menjadi penyebab para pekerja bekerja dengan pola asal cepat, asal jadi.
Material Diduga Menggunakan Batu Bekas
Selain itu, temuan di lapangan menunjukkan adanya penggunaan batu lama atau batu bekas, yang diduga diambil dari saluran sebelumnya. Bila benar digunakan kembali sebagai material konstruksi, hal tersebut dapat mengurangi kualitas pekerjaan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Seorang warga menyebut ini sebagai praktik yang “mengakali pekerjaan”.
Pekerja Mengaku Tidak Tahu Siapa Pemborong atau Pelaksana
Upaya konfirmasi kepada para pekerja juga tidak menghasilkan kejelasan. Ketika ditanya siapa pemborong atau pelaksana teknis proyek, jawaban para pekerja hanya:
“Saya tidak tahu, Pak.”
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek dijalankan tanpa koordinasi jelas dan tanpa informasi resmi kepada publik.
Warga Khawatir Proyek “Siluman”
Minimnya informasi dan dugaan penyimpangan di lapangan membuat warga mencurigai bahwa pekerjaan rehabilitasi drainase tersebut berpotensi menjadi “pembangunan siluman”, terlebih karena proyek berada di area yang warga sebut sebagai kebun kosong.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat turun langsung. Jangan sampai pembangunan seperti ini dibiarkan,” tegas warga.
Instansi Terkait Belum Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penyimpangan, ketidakterbukaan informasi, dan tidak sesuainya teknis pelaksanaan proyek.
Bekasihariini.com akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.
(Red/Roy)
