BEKASI – Sebuah ironi menyakitkan tersaji di jantung pemerintahan Kabupaten Bekasi. Di saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus bersimbah keringat dan berhadapan dengan barikade aparat demi menyuarakan penderitaan rakyat, Plt Bupati Bekasi sebelumnya justru asyik menjamu kelompok tertentu di ruang ber-AC sambil menikmati makan siang.
Kontras tajam ini terekam jelas pada Kamis (2/4/2026). Di balik dinding tertutup ruang audiensi, Plt Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, terlihat menikmati suasana kekeluargaan bersama sejumlah pimpinan Ormas dan LSM serta Pimpinan Media yang tergabung dalam aliansi tertentu. Rekaman video yang beredar memperlihatkan suasana akrab dengan hidangan nasi rames.
”Luar biasa ini, disediakan makan oleh Pak Plt Bupati… di sela waktu sibuk beliau,” ujar salah satu pimpinan organisasi yang hadir sembari mengacungkan jempol.
Meskipun ada upaya pembelaan yang menyebutkan bahwa audiensi tersebut selesai pada pukul 13.45 WIB, beberapa saat sebelum massa mahasiswa tiba pukul 14.22 WIB. alasan ini dianggap sebagai pembelaan yang lemah. Fakta bahwa Plt Bupati memiliki waktu untuk jamuan makan siang bersama beberapa Ketua LSM dan Ormas yang tergabung dalam aliansi tertentu, namun memilih menghindar saat ratusan mahasiswa datang membawa aspirasi krusial menunjukkan adanya prioritas yang tebang pilih.
Upaya mahasiswa untuk masuk ke Komplek Pemda dijawab dengan Pagar besi yang terkunci rapat, barikade ketat aparat keamanan, aksi saling dorong yang mengakibatkan kericuhan.
Ketidakhadiran Plt Bupati Bekasi di lapangan memicu kekecewaan mendalam dan mempertegas tudingan adanya standar ganda dalam menerima aspirasi. Mahasiswa menilai pemerintah daerah lebih nyaman berdiskusi di meja makan daripada menghadapi kritik terbuka di jalanan.
”Sangat disayangkan, jika untuk makan siang bersama aliansi tertentu ada waktu, mengapa untuk menemui mahasiswa yang membawa aspirasi ribuan rakyat Bekasi di depan gerbang justru tidak bisa, mengapa?” tegas Muhammad Faisal Haq salah satu mahasiswa yang ikut aksi.
Ia menambahkan bahwa hal ini menunjukkan adanya sekat tebal antara pemimpin dengan rakyatnya yang sedang mengkritik. Padahal, tuntutan yang dibawa oleh Aliansi Cipayung Plus menyentuh urat nadi permasalahan di Kabupaten Bekasi, di antaranya :
-
Dugaan Korupsi : Penuntasan kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat daerah.
-
Angka Pengangguran : Ironi tingginya pengangguran di tengah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.
-
Infrastruktur Hancur : Buruknya kondisi jalan yang mengancam keselamatan warga.
-
Banjir di Kabupaten Bekasi : setiap musim hujan Kabupaten Bekasi manjadi langganan Banjir, butuh solusi yang tepat untuk mengatasinya.
Keengganan kepala daerah untuk turun langsung menemui massa bukan sekadar masalah jadwal, melainkan representasi dari matinya empati dan ketidaksiapan mental dalam menghadapi kritik publik secara transparan. Bekasi tidak butuh pemimpin yang hanya bisa menjamu, tapi pemimpin yang berani mendengar di bawah terik matahari. (Red)
