KABUPATEN BEKASI | Bekasihariini.com – Selasa, 02/12/2025. Kasus penggunaan BBM non Subsidi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sempat tertidur lama, kini mulai terkuak kembali. Pasalnya, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh saudara Khairul Hamid dinilai sangat merugikan keuangan daerah.
Hasil investigasi LIN ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu, menambah data kelengkapan dugaan korupsi yang dilakukan oleh kelompok sangat terorganisir dan rakus akan uang rakyat.
Dalam berita acara hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2022 dan 2023 ditemukan banyak permasalahan hukum yang sudah dilakukan. Dari penyuplai BBM Fiktif karena penyuplai BBM tidak memiliki Alamat jelas, PT.PPN yang tidak mengakui bahwa tidak ada pemesanan BBM selama tahun 2023, pemesanan BBM tanpa ada kwitansi, hingga faktur pembayaran yang terindikasi di Markup. Dan banyak lagi lainnya.
Hal ini menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi saat itu menjadi sarang mafia BBM, dan ironisnya hukum pun tumpul.
Ependi, menjelaskan kepada Bekasihariini.com, tentang team nya yang sudah melakukan investigasi terkait hal ini dan berkas kelengkapan sudah rampung.
Selain Bukti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, kelengkapan data didapat juga dari beberapa instansi lainnya.
Z. Ependi aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Lembaga Investigasi Negara
Ependi berharap pemerintah Kabupaten Bekasi membuka matanya agak lebar, permasalahan seperti ini bukan hanya ada pada Saudara Khaerul Hamid saja, beberapa Dinas lainnya pun sudah tersorot, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengekspos nya ke publik.
”Kami sudah lakukan investigasi ke beberapa dinas yang bersangkutan, dari LH, BKPSDM hingga ke Petinggi ASN (SEKDA). Dari kesemuanya tidak berani berkomentar bahkan terkesan takut.” Kata dia.
Dijelaskan dalam agenda bertemu Sekda pada hari Senin, 01/12/2025, Ependi dan team sudah di beri waktu, menjadi aneh waktu yang sudah di tetapkan oleh sang Aspri (Calista) Bapak Sekda yang terhormat langsung kabur tanpa kejelasan.
”Kami datang ke Kantor SEKDA hanya ingin mendapatkan kejelasan terkait permasalahan Khaerul Hamid yang sepertinya menjadi anak emas, padahal setumpuk permasalahan hukum ada di pundaknya, ada hubungan apa antara Sekda dan Hamid,??
Ada beberapa Pejabat di Instansi Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang terkendala permasalahan dugaan Korupsi, satu demi satu sedang dibongkar ke publik, agar visi misi Bupati yang baru tidak terlalu terbebani oleh dosa masa lalu, Ependi bersama team Hukum dan Lembaga Investigasi Negara siap membantu Pemerintah, demi Bekasi lebih baik lagi kedepannya.
”Kami datang untuk membantu pemerintah, dan bukan menjadi lawan, berikan kami ruang yang cukup untuk kami dapat bekerja secara objektif dan profesional. Berharap kepada Pemerintah yang baru agar lebih teliti lagi untuk memilih para pejabatnya yang akan menduduki di masing-masing kursi kedinasan. Tolak ukur sebuah daerah bisa maju, salah satu unsur yang harus dipenuhi ialah para pejabatnya yang siap mental untuk mengabdi bukan untuk mencari keuntungan pribadi.” Tutupnya, (Red)
