BEKASI – Sorotan publik terhadap pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa Cipayung Plus di depan Kantor Bupati Bekasi pada Selasa (2/4/2026) mendapatkan tanggapan langsung dari pihak kepolisian. Menanggapi tudingan miring terkait lemahnya standar operasional prosedur (SOP) pengamanan, Kapolres Metro Bekasi memberikan klarifikasi mendalam yang membuka fakta lain di lapangan.
Situasi yang sempat memanas hingga massa aksi merangsek ke area teras Kantor Bupati disebut bukan semata-mata akibat kegagalan pengamanan, melainkan dampak dari kebuntuan komunikasi akibat tidak adanya satu pun pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang bersedia menemui massa. Kapolres Metro Bekasi melalui pesan singkat WA nya bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur pengamanan dengan menerjunkan personel yang dipimpin oleh jajaran perwira menengah dan pertama. Meski Kapolres tidak berada di lokasi karena sedang memimpin pengungkapan kasus kriminal menonjol (penyiraman air keras di Tambun) dan memantau titik aksi lain, kendali lapangan tetap terjaga.
”Kami sudah mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) untuk anggota. Di lapangan sudah ada Perwira Pengendali (Padal), Kapolsek, Kabag Ops, hingga Kasat Intel bersama personel lainnya,” ujar Kapolres Metro Bekasi dalam keterangannya melalui WA nya.
Beliau membantah keras adanya pembiaran terhadap tindakan anarkisme. Masuknya massa hingga ke teras kantor tetap dalam pengawasan ketat aparat untuk memastikan situasi tetap kondusif meski tensi massa meninggi. Pihak kepolisian menekankan bahwa kunci penyelesaian aksi unjuk rasa di lapangan adalah dialog. Kehadiran pejabat berwenang untuk menjawab tuntutan mahasiswa adalah faktor penentu cepat atau lambatnya sebuah aksi berakhir secara damai.
Dalam aksi Cipayung Plus kemarin, Kapolres menyayangkan sikap abai dari pihak Pemkab Bekasi. Hingga massa berhasil menembus barikade luar, tidak ada satu pun Pejabat Pemda yang turun untuk menemui atau sekadar menerima perwakilan mahasiswa.
”Mohon dipahami bahwa setiap aksi unras penting untuk menunjuk perwakilan pihak yang menerima massa aksi agar bisa memberikan jawaban atas tuntutan. Kemarin, tidak ada pejabat Pemda yang menerima, tidak ada yang turun ke peserta aksi,” tambahnya dari pesan WA Bu Kapolres. Klarifikasi ini sekaligus menjadi teguran keras bagi manajemen internal Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menghadapi aspirasi publik. Aparat penegak hukum telah berupaya menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi kerusuhan, namun upaya tersebut tidak didukung oleh itikad baik dari subjek yang didemo (Pemda) untuk membuka ruang dialog.
Pihak kepolisian memohon maaf jika massa sempat mencapai area teras kantor, namun ditegaskan bahwa jajaran Kabag Ops, Kasat Intel, dan Satpol PP terus berjaga di titik tersebut hingga aksi usai dalam keadaan aman dan terkendali.
Kejadian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lebih responsif terhadap kehadiran rakyatnya sendiri, sehingga beban ketertiban umum tidak hanya bertumpu pada pundak aparat keamanan di lapangan. (Red-BHI)
