
KABUPATEN BEKASI (6 Mei 2026) – Mandegnya transparansi mengenai hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi menuai kritik pedas. Ketua DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa janji Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membenahi perusahaan daerah hanya sebatas retorika atau “omon-omon” belaka tanpa realisasi nyata.
Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, laporan komprehensif mengenai kondisi finansial dan operasional sejumlah BUMD, seperti PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) dan Perumda Tirta Bhagasasi, dianggap masih tertutup rapat dari akses publik.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Ade Gentong menegaskan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana penyertaan modal yang berasal dari APBD dikelola.
”Masyarakat Bekasi butuh fakta, bukan sekadar janji evaluasi di media. Jika Plt Bupati serius ingin melakukan bersih-bersih, seharusnya hasil audit itu dibuka. Jangan sampai audit ini hanya dijadikan alat tawar-menawar politik tanpa ada perbaikan sistemik. Sejauh ini, kami menilai kinerjanya cuma ‘omon-omon’,” tegasnya.
IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi mempertanyakan Tata Kelola BUMD terkait Ketidakjelasan Dividen belum adanya laporan terbuka mengenai kontribusi riil BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025-2026. Kekhawatiran mengenai efektivitas suntikan modal yang terus mengalir namun tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pada sektor air bersih dan energi.
“Kami menilai tindak lanjut BPK Kabupaten Bekasi yang Lamban, adanya dugaan bahwa rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya diselesaikan secara administratif tanpa menyentuh akar permasalahan manajerial.” Tambahnya. IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendesak Inspektorat dan Plt Bupati untuk segera merilis ringkasan eksekutif hasil audit kepada media dan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas Pemerintah Daerah.
”Kami sebagai fungsi kontrol sosial akan terus mengawal isu ini. Jangan biarkan BUMD menjadi ‘sapi perah’ oknum tertentu.” tutupnya. (Red)








