INDRAMAYU | Harapan petani untuk segera bangkit pascabanjir justru berubah menjadi bara kekecewaan. Sejumlah petani di Desa Curug, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, mengeluhkan penyaluran bantuan benih padi yang dinilai timpang, tidak transparan, dan jauh dari rasa keadilan. Sawah sama-sama terendam banjir, namun bantuan yang diterima justru terasa “pilih kasih”.
Keluhan ini mencuat dari para petani yang tergabung dalam kelompok tani setempat. Mereka menilai distribusi benih tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi memicu kecemburuan sosial. Banjir menyapu lahan pertanian, namun bantuan yang datang justru menyisakan tanda tanya.
Cartiwan, Ketua Kelompok Tani Srikaya 5, tak menutupi kekecewaannya. Lahan yang ia kelola ikut terdampak banjir, namun sebagian petani di kelompoknya justru tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya.
“Banjirnya sama, rusaknya sama, tapi bantuannya beda. Ini yang bikin kami kecewa,” ujarnya, Jumat (26/2/2026).
Ironisnya, Cartiwan kerap menjadi sasaran protes dari anggota kelompok tani. Ia menegaskan bahwa pembagian bantuan bukan sepenuhnya berada di tangannya.
“Petani komplain ke saya karena saya ketua. Padahal saya juga bingung, pembagian bukan di tangan saya,” katanya.
Nada serupa disampaikan Sudirman, petani Kelompok Tani Srikaya 4. Sawah seluas kurang lebih 500 bata miliknya terendam banjir. Ia mengaku telah menerima kupon dan diarahkan mengambil benih melalui ketua kelompok tani. Namun, jumlah yang diterima jauh dari harapan.
“Saya cuma terima 10 kilogram benih padi,” ungkapnya.
Jumlah tersebut dinilai tidak masuk akal oleh para petani yang memahami standar bantuan. Jika acuan pemerintah adalah 25 kilogram per hektare, maka selisih bantuan yang diterima menimbulkan tanda tanya besar.
“Kalau jatahnya 25 kilogram tapi yang turun cuma 10 kilogram, wajar kami marah. Ini bukan soal sepele,” tegas Sudirman.
Sebagaimana diketahui, bantuan benih bagi petani terdampak banjir atau puso umumnya disalurkan melalui program Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan dinas pertanian daerah. Program ini bertujuan mempercepat tanam ulang agar produksi pangan tidak anjlok pascabencana.
Dalam skema tersebut, petani biasanya menerima benih unggul bersertifikat sebanyak 25 kilogram per hektare, dengan varietas seperti Inpari yang dikenal produktif dan adaptif. Bahkan, pada beberapa kasus, bantuan juga disertai pupuk guna mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak.
Namun realitas di Desa Curug justru memantik kecurigaan. Para petani mempertanyakan akurasi pendataan dan kejujuran distribusi. Bantuan yang seharusnya menjadi penopang kehidupan, berubah menjadi sumber polemik.
Bagi petani, benih bukan sekadar bantuan—melainkan napas untuk musim tanam berikutnya. Tanpa benih yang cukup, mereka terpaksa merogoh kocek sendiri di tengah kondisi ekonomi yang sudah terpuruk akibat gagal panen.
Para petani pun mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk turun tangan, membuka data, serta mengaudit proses distribusi. Mereka menuntut klarifikasi resmi agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan merusak kepercayaan publik.
“Kami cuma minta adil. Kalau ada bantuan, salurkan sesuai aturan dan kondisi sawah yang benar-benar terdampak,” ujar salah seorang petani.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi. Petani berharap verifikasi lapangan segera dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, bukan “habis di tengah jalan”.
Polemik penyaluran bantuan benih padi ini juga mendapat sorotan tajam dari Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano. Ia menilai proses distribusi bantuan belum dilakukan secara terbuka dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di tengah petani yang tengah berjuang memulihkan lahan pascabanjir.
Atim mempertanyakan ketidaksesuaian data jumlah desa terdampak dengan desa yang menerima bantuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 13 desa di Kecamatan Kandanghaur yang terdampak banjir. Namun bantuan benih padi yang disalurkan melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kandanghaur (BPP) disebut hanya menjangkau sembilan desa.
“Seharusnya ada 13 desa yang terdampak dan berhak menerima bantuan benih. Kenapa hanya sembilan desa yang mendapatkan? Empat desa lainnya ke mana?” tegas Atim saat ditemui wartawan, Jumat (27/2/2026).
Empat desa yang dipersoalkan tersebut yakni Desa Eretan Kulon, Desa Soge, Desa Eretan Wetan, dan Desa Kertawinangun. Keempatnya diketahui mengalami dampak banjir cukup parah, bahkan sejumlah lahan sawah dilaporkan mengalami puso atau gagal tanam akibat terendam air dalam waktu lama.
Menurut Atim, kondisi ini sangat memprihatinkan dan mencederai rasa keadilan petani. Terlebih, bantuan yang disalurkan berupa benih padi varietas unggul Inpari yang sangat dibutuhkan untuk percepatan masa tanam kembali.
“Bibit padi Inpari ini sangat penting untuk memulihkan produksi petani. Kalau ada desa yang terdampak tapi tidak menerima bantuan, ini jelas menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya transparansi data penerima bantuan. Saat dikonfirmasi, pihak BPP Kecamatan Kandanghaur disebut belum dapat menunjukkan data lengkap penerima bantuan dengan alasan pendataan belum rampung.
“Bagaimana bisa bantuan disalurkan sementara datanya belum selesai? Ini kan janggal,” katanya.
Atim mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan di tingkat kecamatan. Ia mengingatkan agar persoalan ini tidak berujung pada turunnya kepercayaan petani terhadap pemerintah.
“Petani sedang dalam kondisi sulit akibat banjir. Jangan sampai ditambah beban dengan ketidakjelasan bantuan. Pemerintah harus hadir secara adil dan transparan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak: tanpa transparansi dan data yang jujur, bantuan bukan hanya gagal menolong, tetapi justru menambah luka petani yang sudah jatuh tertimpa banjir. (Red)
