BEKASI – Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telaga Murni, Cikarang Barat, periode 2026–2034 memicu gejolak. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi massa menuntut transparansi total setelah mencium adanya indikasi “pengkondisian” pemilih yang mengarah pada praktik nepotisme.
Massa mendatangi Kantor Desa Telaga Murni dengan membentangkan spanduk tuntutan yang mendesak panitia untuk menjaga marwah demokrasi. Mereka menekankan bahwa BPD adalah lembaga strategis yang akan menjabat selama delapan tahun ke depan, sehingga proses pemilihannya tidak boleh dicederai oleh intimidasi maupun keberpihakan.
Perwakilan aliansi diterima langsung oleh Ketua Panitia, Isa Anshori. Dalam audiensi tersebut, warga melayangkan kritik keras terhadap netralitas panitia dan meminta peninjauan ulang terhadap seluruh dokumen administrasi serta struktur kepanitiaan yang dinilai rawan kepentingan.
Ketidakpuasan di tingkat desa membawa massa bergerak menuju Kantor Kecamatan Cikarang Barat. Di sana, juru bicara aksi, Bang Firman, membeberkan temuan krusial terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai cacat prosedur.
”Kami menemukan indikasi kuat praktik nepotisme dalam penyusunan DPT. Sebagian besar nama yang tercatat memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu calon tertentu. Ini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara asas keadilan,” tegas Firman di hadapan pihak kecamatan.
Warga menyoroti dua poin utama yang mencederai proses demokrasi:
-
Dominasi Relasi Kekeluargaan : DPT diduga sengaja diisi oleh keluarga dekat calon tertentu, sementara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan Karang Taruna yang memiliki SK resmi justru tersisih.
-
Pelanggaran Regulasi : Panitia dituding mengangkangi Keputusan Bupati terkait 10 poin kriteria pemilih dalam menetapkan daftar suara.
Menanggapi laporan tersebut, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cikarang Barat, Ibu Ika, menyatakan akan segera melakukan investigasi. Pihak kecamatan berjanji melakukan kroscek data dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Telaga Murni untuk memastikan aturan main ditegakkan.
”Kami menyambut baik aspirasi ini sebagai bentuk fungsi kontrol masyarakat. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik agar pemilihan BPD berjalan transparan dan adil,” ujar Ibu Ika.
Aksi yang berlangsung kondusif di bawah pengawalan aparat kepolisian ini menjadi sinyal peringatan bagi penyelenggara tingkat desa. Warga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tercipta pemilihan yang benar-benar merepresentasikan aspirasi murni masyarakat Telaga Murni, bukan kepentingan segelintir orang. (Red)
