Jakarta, | BEKASIHARIINI.COM | – Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) kembali menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, khususnya terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT). Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dinamika Parliamentary Threshold dan Masa Depan Demokrasi Representatif Indonesia” yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (11/5/2026), mereka menegaskan pentingnya menjaga agar tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia.
FGD tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, serta perwakilan dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, dan Partai Berkarya.
Dalam sambutannya, OSO menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena eksklusif yang hanya dikuasai partai-partai besar. Menurutnya, penerapan Parliamentary Threshold yang terlalu tinggi berpotensi menghilangkan jutaan suara rakyat dan mempersempit ruang representasi politik.
“Jangan sampai demokrasi kita memberi hak memilih kepada rakyat, tetapi tidak memberi hak untuk diwakili,” tegas OSO.
GKSR menilai sistem PT saat ini justru memperkuat dominasi partai besar dan berpotensi mematikan regenerasi politik nasional maupun demokrasi lokal jika diterapkan hingga tingkat DPRD.
Sebagai solusi, GKSR mendorong penerapan Fraksi Threshold atau mekanisme fraksi gabungan. Melalui sistem tersebut, partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tetap dapat bergabung membentuk satu fraksi di DPR sehingga suara pemilih tetap terwakili.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut ada sekitar 17 juta suara pemilih partai nonparlemen yang hilang akibat penerapan PT 4 persen pada sistem saat ini.
Menurutnya, demokrasi dengan sistem proporsional seharusnya memastikan seluruh suara rakyat tetap memiliki representasi politik.
“Kalau bisa PT dihapus. Tetapi jika tetap dipertahankan, maka mekanisme fraksi gabungan menjadi solusi agar suara rakyat tidak terbuang,” ujar Mahfud.
Pandangan serupa disampaikan Zainal Arifin Mochtar yang menilai konsep fraksi gabungan merupakan langkah paling realistis untuk menjaga representasi politik tanpa menghilangkan efektivitas parlemen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga mengusulkan konsep ambang batas berbasis jumlah komisi DPR.
Dalam skema tersebut, partai politik dinilai lolos threshold apabila mampu menempatkan minimal satu anggota di setiap komisi DPR. Bagi partai yang tidak memenuhi syarat, opsi fraksi gabungan dinilai dapat menjadi solusi.
Dalam kesempatan itu, GKSR juga mengumumkan perubahan struktur organisasi, dengan Said Iqbal menjabat Ketua GKSR, Ferry Kurnia Rizkiyansyah sebagai Sekjen, dan OSO sebagai Ketua Dewan Pembina.
GKSR berharap revisi UU Pemilu dapat segera diselesaikan paling lambat awal 2027 guna memberikan kepastian hukum menjelang tahapan Pemilu 2029.
